REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan paket kebijakan ekonomi X akan mampu memotong mata rantai oligarki perekonomian nasional yang selama ini hanya dinikmati kelompok tertentu termasuk mendorong pertumbuhan industri film nasional.
Ia mengatakan hal itu saat jumpa pers tentang paket kebijakan ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Jumpa pers dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Manteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani
Salah satu paket kebijakan yang terbuka 100 persen termasuk untuk pemodal asing adalah industri perfilman.
Pramono menyebutkan ada hal tidak baik dalam industri perfilman nasional karena hanya dikuasi tiga sampai empat perusahaan. Dengan paket kebijakan itu industri film diharapkan berubah.
"Jumlah layar bioskop kita hanya 1.117 layar di seluruh Indonesia yang hanya bisa diakses 13 persen dari penduduk kita. Penduduk kita sudah 250 juta orang," katanya.
Ia menyebutkan dari jumlah 1.117 layar bioskop itu, 87 persen layar berada di Pulau Jawa. Bahkan, 35 persen gedung bioskop ada di Jakarta.
Menurut dia, kondisi ini terjadi karena ada pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan. Kemudahan ini hanya untuk tiga sampai empat perusahaan.
"Ini tidak baik bagi film kita yang seperti ini. Pemerintah akan melakukan perubahan," katanya menegaskan.
Sementara itu, Kepala BKPK Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah agar industri film lebih terbuka.
Kendati demikian, kata Sibarani, pengusaha film nantinya tidak bisa 100 persen menayangkan film asing karena 60 persen film yang ditayangkan harus film dalam negeri.
"Dengan semakin banyak bioskop maka makin banyak film dalam negeri yang dibuat untuk mengejar yang 60 persen untuk film nasional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika