REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah menghentikan saja program kapal ternak untuk mengangkut sapi dari NTT. Dia menilai program tersebut hanya akan menimbulkan inefisiensi. "Apalagi kalau kapalnya kosong, karena cari sapinya pun susah," katanya dalam acara Bincang-Bincang Agraria pekan ini.
Ia melihat tujuan pemerintah baik karena berniat menyederhanakan tata niaga distribusi sapi. Tapi konsekuensinya pemerintah harus mensubsidi sapi hidup di kapal hingga Rp 500 ribu per ekor. Artinya, uang negara hilang tapi ternyata tidak bisa menurunkan harga daging di pasar karena populasinya sedikit.
(Baca Juga: Pengangkutan Sapi NTT Dinilai tak Efisien).
Ia mengistilahkan, praktik seperti ini semacam orang sakit kepala, minum obat generik lalu sembuh cepat. Tapi esok harinya sakit lagi. "Ini kebijakan tambal sulam, pemerintah harusnya mendekatkan sentra-sentra produksi peternakan ke konsumen," ujarnya.
Lebih lanjut ia menguraikan, 60 hingga 70 persen kebutuhan sapi ada di Jabodetabek. Di situasi tersebut, seharusnya pemerintah serius membangun sentra peternakan di Jawa Barat dan Banten. Menurut dia, ada 3,2 juta hektare lahan di tanah Jawa yang bisa dikembangkan sebagai sentra produksi sapi. Namun pemerintah malah mengambil sapi dari tempat yang jauh yakni NTT.
Praktik itu pun tak menjamin peternak lokal setempat sejahtera. Peningkatan populasi ternak lokal juga harus serius. Manajemen peternakan perlu diperbaiki salah satunya dengan program Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Ia memuat kegiatan penyuluhan, bibit unggul.
Menurut dia, itulah cara terbaik meningkatkan produksi dalam rangka membangun blueprint peternakan ketika untuk sementara Indonesia masih impor daging. Upaya lainnya, Viva mengatakan yakni melakukan impor sapi betina produktif serta mencegah pemotongan sapi betina lokal di rumah potong hewan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
