REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan mengenai divestasi saham oleh PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen belum mencapai titik temu. Pekan ini, tim penilai baru akan melakukan pertemuan untuk mengevaluasi penawaran yang diajukan Freeport sebesar 1,7 miliar dolar AS. Namun, perihal siapa yang akan mengambil alih saham tersebut, apakah pemerintah, BUMN, atau swasta, pemerintah masih harus berembug.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk selanjutnya mempertemukan tiga menteri yang bersangkutan, yakni dirinya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Ia menjelaskan, butuh sinergi antara tiga kementerian tersebut untuk selanjutnya memutuskan apakah yang mengambil alih saham Freeport adalah pemerinah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD.

"Yang akan ditempuh, kemarin saya bicara dengan Menteri BUMN (Rini Soemarno). Pemerintah menugaskan BUMN untuk ambil kesempatan ini," kata Sudirman, di Jakarta, Selasa (2/2).

Selain itu, Sudirman menegaskan untuk menawar harga yang disodorkan Freeport pada nilai serendah mungkin. Pihaknya akan menggunakan hasil penilaian dari tim penilai yang digunakan oleh Kementerian BUMN.

"Kelihatannya BUMN sudah tunjuk valuator, independen. Nanti kita gunakan angka itu saja. Metodologi dan segala macem kita akan sampaikan yang diatur bagaimana. Sejauh ini sikap pemerintah ingin mengambil kesempatan ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika