REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah pusat sejak jauh hari kerap melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah daerah. Sayangnya pembangkit-pembangkit yang berada di daerah terpencil kerap kali tidak terurus.

Anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM, Agung Wicaksono mengatakan, sejumlah alasan kerap menjadikan pembangkit listrik tersebut enggan diurus oleh pemerintah daerah. Salah satunya dari alokasi dana khusus yang tidak ‎tersalurkan.

"‎Kadang daerah tidak memasukan dana tersebut untuk alokasi pemeliharaan. Dan daerah juga justru tidak ada dana langsung untuk itu (pemeliharaan, Red)," ungkap Agung usai diskusi 'Energi Kita' di Gedung Dewan Pers, Ahad (31/1).

Selain‎ itu, terhambatnya transfer aset di pemerintah daerah juga kerap jadi kendala. Karena aset yang terhambat mengakibatkan pemda tidak merawat baterei maupun panel di pembangkit tersebut. Hasilnya pembangkit ini pun mangkrak.

Agus mengatakan, sampai saat ini memang terdapat beberapa pembangkit di daerah yang terbengkalai. Namun Agus tidak tahu secara pasti berapa total pembangkit tenaga surta yang tidak jalan. "Ada, tapi tidak begitu banyak kok.  Tapi jangan tanya angka," ujar Agung.

‎Dengan adanya pembangkit listrik yang terbengkalai, Kementrian ESDM saat ini tengah mempersiapkan program Patriot Energi. Program ini akan mencari insiyur muda yang handal di bidang teknik dalam memperbaiki dan merawat pembangkit listrik. Mereka akan dikirim ke daerah yang memiliki pembangkit untuk mengabdi minimal satu tahun.

"‎Dengan program ini (Patriot‎ Energi, Red) kita akan melatih para tenaga muda yang memiliki ilmu dan keinginan kuat, untuk membangun dan merawat pembangkit listrik di daerah," ujar Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika