REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian harus meliliki data yang pasti, valid dan terukur tentang ketersediaan sapi lokal yang mampu menyuplai pasar dan layak dijadikan stok.
Jangan sampai sapi masyarakat dijadikan stok, padahal sapi tersebut tidak setiap saat bisa dibeli dan dipotong.
Selama ini setelah diadakan sensus sapi, jumlah sapi tersebut dijadikan stok dan dijadikan dasar untuk mengurangi jumlah kuota impor dalam rangka mengejar target swasembada.
"Sapi milik masyarakat pantasnya dijadikan cadangan bukan stok,karena pengertian stok bagi pengusaha adalah sapi yang setiap saat siap menyuplai kebutuhan pasar," kata Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang dalam siaran persnya, Ahad (31/1).
Jika Kementerian Pertanian memiliki data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan, seharusnya dapat mengambil langkah taktis bersama Kementerian Perdagangan agar gejolak harga daging sapi tidak berulang. Dia mengatakan jangan sampai data di atas kertas berbeda dengan data di lapangan sehingga perhitungan permintaan dan penawaran akan mengganggu pasar.
"Ego sektoral harus dihilangkan di sini, utamakan kepentingan masyarakat luas dan kelangsungan dunia usaha," ujar Sarman.
Pemerintah telah menetapkan konsumsi perkapita tahun ini 2,61 kilogram. Artinya, kebutuhan daging sapi nasional 2016 mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi. Kebutuhan tersebut 85 persen akan disuplai dari sapi lokal sedangkan sisanya dari impor sekitar 600 ribu ekor sapi bakalan dan 80 ribu ton daging beku.
Namun, kata Sarman, setiap terjadi gejolak harga daging yang selalu dicari adalah sapi dan daging impor, padahal kuota impor hanya 15 persen dari kebutuhan nasional.
"Mana mungkin kuota yang 15 persen mampu mempengaruhi yang 85 persen, seharusnya kebalikannya. Di mana stok daging lokal kita," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika