REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai pro kontra. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengakui, proyek yang dikerjakan oleh Indonesia dan Cina itu juga masih menjadi perdebatan di kalangan menteri.
"Memang yang kita lihat ada perdebatan antarmenteri terkait, Menteri Perhubungan maupun menteri yang lain," kata Johan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1).
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memang sejak awal tetap pada pendiriannya yang menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai proyek tersebut tak memiliki urgensi. Kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri diinisiasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Meski menuai pro kontra, Presiden Jokowi pada akhirnya tetap melakukan groundbreaking untuk proyek tersebut pada 21 Januari lalu. Belakangan, sejumlah izin lingkungan untuk proyek kereta cepat diketahui belum terpenuhi. Namun, pemerintah mengklaim urusan perizinan bisa diproses selagi proyek dikerjakan.
Johan mengatakan, Presiden Jokowi sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak soal kereta cepat, mulai dari kelompok masyarakat hingga anggota DPR. Dia menyebut bahwa Presiden akan meminta menteri-menteri terkait untuk merespons semua kritik dan saran yang ada terkait dengan pembangunan proyek tersebut.
"Tentu ini masukan buat Presiden ya untuk kemudian menanyakan kembali ke menteri terkait," kata Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika