REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengingatkan adanya peluang kerugian beberapa BUMN yang menyokong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Beberapa BUMN diprediksi akan sulit mengembalikan modal proyek kereta cepat.
Ada empat BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Keempatnya adalah PT WIKA, PT KAI, PT Jasa Marga, dan PTPN XVIII.
"Hampir semua BUMN yang terlibat menjalankan peran masing-masing dalam proyek kereta cepat ini maupun proyek lain mereka. Misalnya KAI yang masih harus membeli train set atau Jasa Marga yang membiayai pembanguan jalan," jelas Agus kepada awak media di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).
Selain itu, kata dia, ada bagian modal pembangunan proyek kereta cepat yang berasal dari pinjaman. Karenanya, dia menilai peluang kerugian oleh keempat BUMN sangat besar.
"Target 60 ribu penumpang setiap hari pun dirasa terlalu tinggi. Biaya sekali naik kereta rencananya Rp 200 ribu, berarti hanya kalangan tertentu saja yang bisa memanfaatkannya," kata Agus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, Kamis (21/1) lalu. Proyek ini dibangun di kawasan perkebunan teh Walini milik PTPN VIII, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.
Proyek kereta cepat dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia yang terdiri dari sejumlah BUMN dan China Railways dengan skema bussiness to bussiness. Konsorsium ini tergabung dalam PT KCIC.
Proyek ditargetkan selesai pada 2018. Nilai investasi dalam pengerjaan kereta cepat tersebut mencapai Rp 70 triliun.
Baca juga: Hasil Studi Pembangunan Kereta Cepat Dipertanyakan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
