Kamis 31 Dec 2015 14:04 WIB

Analis: Pelaku Pasar Apresiasi Potensi Infrastruktur Tahun Depan

Rep: Risa Herdahita Putri/ Red: Israr Itah
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau aktivitas pengangkutan melalui Tol Laut di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/12).
Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau aktivitas pengangkutan melalui Tol Laut di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tren pergerakan saham di sektor infrastruktur masih berada dalam kondisi pelamahan. Secara year to date (ytd) per 30 Desember 2015, laju indeks saham sektor infrastruktur minus 15,42 persen.

"Walau sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru, (laju indeks saham sektor infrastruktur-red) berhasil menguat," kata Analis LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo, Kamis (30/12). 

Menurutnya, selama ini tren indeks saham infrastruktur masih dalam kondisi mendatar. Walaupun setelah sempat menguat, indeks sahmnya kembali terkoreksi pada September lalu. Sementara pada Oktober, laju indeks saham sektor ini kembali tumbuh.

"Kembali mengalami pertumbuhan jelang akhir 2015 setelah menguji level terendahnya sejak akhir 2013," kata dia. 

Lucky mengatakan selanjutnya pasar akan memberikan apresiasi terhadap potensi infrastruktur mendatang. Menurutnya, pasar menilai baik sikap pemerintah yang memberikan program pembangunan infrastruktur terpadu. 

"Itu dengan mengedepankan pembangunan tol laut dan darat sebagai salah satu sarana pembangunan ekonomi lintas daerah dan memiliki kesan pembangunan tidak terpusat pada kota utama Indonesia," ujar dia. 

Pertumbuhan saham sektor infrastruktur tahun depan tak lepas dari penilaian sektor perusahan di sektor konstruksi yang berprospek stabil.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melihat adanya perbaikan dari sisi regulasi dan kebijakan oleh pemerintah. Ini mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. 

"Antara lain peningkatan peran serta sektor swasta, penyederhanaan proses pengadaan barang untuk proyek listrik startegis, dan efektifnya pemberlakuan UU pembebasan lahan di tahun 2015, diharapkan meningkatkan permintaan atas jasa konstruksi baik swasta maupun BUMN," ungkap Analis Pefindo, Nikken Indriarsih. 

Meski begitu, beberapa tantangan juga telah ia garisbawahi. Di antaranya ketergantungan yang masih tinggi pada proyek pemerintah. Ini membuat volatilitas yang tinggi pada pendapatan BUMN pada sektor konstruksi. 

Nikken juga melihat risiko adanya kegagalan diversifikasi ke bisnis non-konstruksi. Terutama dengan beralihnya perusahaan konstruksi dari hanya sebagai pelaksana konstruksi menjadi pemilik proyek. 

"Akibatnya terpapar pada risiko seperti rendahnya nilai pengembalian investasi," katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement