REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah akan merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk mengamankan ketersediaan anggaran 2016.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyampaikan, revisi anggaran dilakukan dengan mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dinilai masih belum diperlukan pada 2016 nanti.
Sofjan mengatakan, revisi APBN 2016 ini diperlukan lantaran pemerintah tak dapat mencapai target penerimaan pajak pada 2015.
"Karena penerimaan kita berkurang sekitar Rp 300 triliun daripada pajak. Pajak itu kira-kira Rp 200 (triliun), yang lain-lain sekitar Rp 70 (triliun) karena minyak harganya turun harganya sampai Rp 43 (triliun) sekarang yang kita ekspor minyak sama bea cukai kira-kira Rp 30 T. Jadi tahun 2015, kita akan tekor kira-kira Rp 300 T," kata Sofjan di kantor Wakil Presiden, Jumat (4/12).
Lebih lanjut, Sofjan menyampaikan, bila revisi APBN 2016 tidak dilakukan, maka pemerintah tidak dapat menggayar gaji pegawai pemerintah. Oleh karena itu, menurut dia, pada tahun depan pemerintah pun harus berhati-hati menjalankan kebijakan agar cash flow negara tak terganggu.
"Kalau tahun ini saya pikir, kita punya cash flow oke, artinya bisa bayar gaji. Kalau cash flow nggak, langsung kita tidak bisa bayar gaji. Kita musti utang untuk bayar gaji. Nah itu nggak boleh. Makanya saya katakan tahun ini kita akan lakukan karena tahun depan itu memperbaiki APBN," jelas Sofjan.
Ia mejelaskan, revisi akan dilakukan melalui APBN-Perubahan pada kuartal kedua, sekitar Maret atau April 2016. Selain itu, pemerintah juga akan menurunkan target-targetnya sebab target pada 2015 tak berhasil tercapai.
"Maka kita harus kasih bintang semua daripada APBN ini. Anggaran pembangunan terutama. Kalau gaji semua musti dibayar, subsidi, kesehatan, pendidikan musti dibayar," kata dia.
Guna mengurangi beban anggaran pemerintah, sejumlah proyek pembangunan pun akan dikurangi. Pemerintah, kata Sofjan, akan menyerahkan sejumlah proyek berskala besar kepada pihak swasta.
"Tapi biasanya, proyek-proyek infrastruktur bikin bendungan, pengairan, jalan-jalan desa itu nggak bisa, tidak ada swasta yang mau. Yang bisa itu jalan tol, power plan, airport itu bisa swasta. Yang kecil-kecil nggak bisa. Itu pemerintah mesti bangun," jelas Sofjan.
Selain itu, untuk menutupi kekurangan anggaran 2016, pemerintah juga telah mengeluarkan surat utang senilai 4 miliar dolar AS.
"Disamping paket-paket berjalan dan proyek-proyek dipercepat supaya kontrak-kontrak PLN lebih cepat dibangun. Jangan terlalu banyak lagi birokrasi dan ketakutan birokrasi karena persoalan hukum dll," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
