REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya dapat diandalkan menjaga logistik pangan di tengah situasi belum siapnya penjagaan oleh pemerintah pusat melalui Perum Bulog. Seperti diketahui, Perum Bulog baru siap menampung beras dan daging sapi petani dengan kapasitas terbatas.

"Peranan Pemda sebagaimana pernah dilakukan di Bantul, Pemda pasang badan membeli beras petani ketika panen raya, lalu disimpan," kata Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, Jumat (27/11).

Namun pada kenyataannya, logistik pangan seratus persen masih ditangani swasta. Padahal pemerintah seharusnya memiliki kekuatan untuk menguatkan kelembagaan dan infrastruktur Perum Bulog. Jangan sampai penguatan tersebut hanya digantung jadi wacana.

Pemerintah tidak bisa semerta-merta menugaskan Bulog menyimpan bawang atau cabai, padahal gudangnya tidak siap. Seperti diketahui, Bulog mengaku belum siap melakukan penyimpanan produk hortikultura petani nasional.

Sebab berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, Bulog baru siap menyimpan komoditas beras dan daging sapi saja. Pemerintah tidak bisa secara tiba-tiba menyuruh Bulog menyimpan produk hortikultura yang cepat rusak. Harus terlebih dahulu diberi suntikan penguatan infrastruktur logistik. "Ketidaksanggupan Bulog sangat wajar karena kondisi Bulog saat ini memang didesain hanya mampu untuk beras dan aebagian kecil sapi saja," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian sempat menugaskan Bulog menyimpan bawang merah dan cabai untuk mengendalikan harga yang bergejolak saat Ramadhan dan Lebaran 2015. Bulog ditugaskan membeli bawang dari Kota Brebes, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur sebanyak 100 ton.

Pembelian tersebut digunakan untuk Operasi Pasar dan mengendalikan harga. Namun, dikarenakan Bulog tidak memiliki pengalaman menyimpan bawang di gudang, perlakuannya pun disamakan dengan beras sehingga banyak bawang yang rusak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika