REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) atau Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga, Carmelita Hartoto mengatakan, kebijakan pemerintah masih belum menyentuh sektor kemaritiman. Dengan demikian, konektivitas maritim yang dicita-citakan oleh pemerintah masih sulit tercapai.

"Kebijakan kita masih belum setara dengan negara tetangga, misalnya saja terkait suku bunga," ujar Carmelita usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Kadin Indonesia di Bandung, Senin (23/11).

Selain itu, kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi bisnis tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan di sektor maritim, terutama transportasi. Carmelita menjelaskan, kru kapal di Indonesia sebagian besar masih diisi oleh asing karena kekurangan sumber daya manusia di dalam negeri. 

Para kru kapal asing ini hanya mau dibayar oleh mata uang dolar AS. Kru ini rata-rata bekerja  di kapal yang menggunakan teknologi tinggi. Carmelita sudah menyampaikan keluhan ini kepada gubernur BI, agar kebijakan tersebut bisa ditinjau kembali sehingga tidak memberatkan pelaku industri maritim. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika