DSN MUI Percepat Penerbitan Fatwa BPJS Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH Ma'ruf Amin mengaku akan mempercepat proses penerbitan fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Syariah. Ma'ruf mengatakan, saat ini DSN memang belum menerbitkan fatwa yang akan menjadi landasan operasional BPJS Syariah.

"Kita ingin cepat karena sudah ditunggu orang (masyarakat)," kata Ma'ruf kepada Republika.co.id, Senin (23/11).

Ma'ruf menargetkan fatwa dari DSN bisa rampung dan diterbitkan akhir tahun ini. Selanjutnya, kata Ma'ruf, BPJS dapat menggulirkan lini syariahnya tersebut.

Ketua Umum MUI itu menjelaskan, dalam fatwa BPJS Syariah akan ditentukan masalah akad yang menjadi hal penting dalam perekonomian syariah. "Akadnya tentu beda antara konvensional dan syariah," ungkap Ma'ruf.

Selain itu, pengelolaan dana yang terhimpun juga harus dilakukan di bank syariah. Ma'ruf mengatakan, ini adalah upaya untuk menghindari bunga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

DSN MUI Percepat Penerbitan Fatwa BPJS Syariah

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan