REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para pengusaha untuk membayar pajak sehingga pemerintah dapat membangun infrastruktur.

"Apapun usaha anda, 25 persen milik pemerintah, jadi bayar pajak," kata Wapres saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Senin (23/11).

Dia mengatakan, pemerintah mengharapkan dunia usaha menjadi lebih baik sehingga pajak yang dibayar lebih banyak. Menurut Wapres, tanpa pajak maka pemerintah tidak akan punya dana untuk membangun infrastruktur.

"Jangan protes bunga tinggi, tidak ada pelabuhan, itu semua dari pajak. Tidak ada dari kantong Jokowi-JK. Tanpa pajak tak bisa buat apa-apa," ucap Wapres.

Pemerintah sudah memberikan pengampunan pajak dan juga sedang mengusahakan tax amnesty yang saat ini sedang dibahas di DPR. Tax amnesty dinilai akan memberi keuntungan bagi Indonesia, khususnya menyumbang penerimaan pajak. Sebelumnya pelaksanaan program pengampunan pajak terakhir kali diimplementasikan pada 1984.

"Artinya yang bayar pajak segera ya bayar pajak. Bayarlah baik-baik, jangan protes jalan jelek kalau tidak bayar pajak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika