Sektor UMKM Juga Harus Dapat Keringanan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai langkah pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan karyawan (PPh 21) untuk sektor industri padat karya sudah tepat. Namun, pemerintah dinilai perlu juga memberikan insentif pajak kepada sektor lainnya.

"Insentif pajak penghasilan sebaiknya ditambah untuk pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)," kata Yustinus kepada Republika, Jumat (20/11).

Menurut Yustinus, pelaku UMKM juga perlu diberi keringanan pajak. Sebab, UMKM juga menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Insentif yang bisa diberikan misalnya pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp 300 juta per tahun dibebaskan pajak 1 persen," ujar Yustinus.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodojonegoro mengatakan insentif PPh 21 hanya ditujukan untuk pekerja di sektor industri padat karya. Insentif pajak ini sedang dikaji dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan jilid VII.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Sektor UMKM Juga Harus Dapat Keringanan Pajak

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan