REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kebijakan pemerintah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai mampu mengakselerasi nilai ekspor ikan Indonesia hingga berujung menjadi raksasa maritim dunia.
“Kebijakan Menteri Susi dalam memerangi illegal fishing sangat berpengaruh terhadap produksi industri perikanan di Indonesia. Kami merasakan kebijakan ini sangat berpihak kepada industri. Kita bisa meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa bersaing dengan negara tetangga di kawasan ASEAN,” ungkap Direktur Utama PT Dua Putra Utama Makmur (DPUM) Tbk Witiarso Utomo, dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Jumat (20/11).
Terutama terkait penanganan illegal fishing yang selama ini menghambat pertumbuhan ekspor ikan Indonesia. Lonjakan produksi perikanan di dalam negeri, ujarnya, juga meningkatkan keuntungan para pelaku industri sektor maritim, seperti PT DPUM.
Sebagai perusahaan perikanan lokal yang bekerjasama dengan para nelayan, Witiarso tidak ingin keuntungan yang didapatkan hanya dinikmati oleh perusahaan semata, melainkan juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan produksi, DPUM juga memberdayakan nelayan lokal di sekitar pabrik. Keterlibatan para nelayan ini sesuai dengan visi perusahaan, yaitu untuk memberdayakan dan menggerakan perekonomian lokal tempat perusahaan berada.
“Kita ingin masyarakat Pati, Jawa Tengah juga bisa meningkat taraf hidupnya. Salah satu visi kita adalah menggerakkan perekonomian lokal tidak semata mengejar keuntungan perusahaan,” lanjut Witiarso.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bisa menanamkan modalnya melalui lantai bursa. Melalui penawaran saham perdana DPUM pada 8 Desember 2015, perusahaan menargetkan bisa menambah modal dari masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
