REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam kepengurusan periode 2015-2020 bertekad melahirkan para pengusaha pejuang. Yakni, dalam setiap menjalankan bisnis selalu berorientasi pada semangat nasionalisme.
“Dalam berusaha, kami memiliki pandangan bahwa pembangunan harus bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ketua Umum KADIN, Eddy Ganefo, di sela-sela acara Munas Khusus (Munasus) KADIN di Hotel Borobudur, akhir pekan lalu.
Eddy meyakinkan, dalam kepengurusannya, tidak akan ada lagi pengusaha yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Dengan memperbaharui AD/ART, KADIN ingin menjadi penggerak ekonomi nasional sehingga ada perbaikan perubahan yang dirasakan semua pihak. Itulah paradigma baru yang diusung kepengurusannya.
"Kadin akan menjadi penggerak ekonomi pembangunan melaui pengusaha, mulai usaha mikro,menengah hingga besar," kata Eddy yang juga Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
Ia mengajak seluruh pengusaha saling memberdayakan untuk membangun perekonomian melalui perdagangan dan industri. Mulai dari pinggiran hingga perkotaan, sehingga program nawacita yang digagas Presiden Djoko Widodo bisa tercipta.
"Jangan lagi kita hanya jadi pasar negara lain. Saat ini terjadi perang asimetris, jangan sampai ktia jadi korban. Bagaimana asing ingin menguasai negara kita melalui adu domba melalui pihak ketiga, melalui regulasi yang merugikan," kata dia memaparkan.
Eddy menambahkan, dalam anggaran dasarnya KADIN juga berkomitmenmenggalakkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya yang melimpah di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar negara asing.
Untuk menjaga komitmen tersebut, Eddy menegaskan, KADIN Daerah akan mendapatkan perhatian lebih dari pengurus pusat. Menurut Eddy, selama ini KADIN Daerah dianggap hanya sebagai pelengkap organisasi tanpa ada perhatian dari KADIN.
"Selama ini KADIN Daerah tidak ada yang jalan. KADIN Pusat kalau ketemu pengurus di daerah, cukup bertemu di bandara tanpa mau melihat ke lapangan,” ucap Eddy.
Kepengurusan KADIN yang dipimpin Eddy sangat sah karena didukung seluruh KADIN Daerah di Indonesia. Tidak seperti KADIN hasil Munas 2010 yang dinilai tidak menjalankan amanah Munas.
"Jika dirunut dari berbagai dokumen yang ada, KADIN hanya satu. Karena itu kalau ada KADIN yang lain dan akan menyelenggarakan munas, itu KADIN nomor dua," imbuh dia.
Sementara, Ketua Dewan Pembina Kadin Oesman Sapta Odang menambahkan Munasus merupakan perintah dari Munas ke-8 yang dilakukan sebelumnya. Oesman mengatakan, banyak yang menyebut Kadin saat ini tidak terlihat pengusaha besar. Pandangan itu, kata Oesman sangat salah.
"Kadin itu bukan untuk pengusaha besar, tapi untuk membesarkan pengusaha kecil menjadi besar. Kalau sudah besar tidak perlu Kadin, yang ada memerintahkan Kadin hanya untuk membesarkan lagi diri dan kelompoknya," ujar Oesman.
Ia menegaskan, tak ada dualisme Kadin. Kadin hanya satu, yakni Kadin yang dipimpin Eddy Ganefo, "Kadin hanya satu, bilamana ada Kadin lain yang akan menyelenggarakan Munas, itu Kadin dua. Mari banyak bekerja untuk kemajuan Kadin," ucap Oesman, menutup perbincangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika