REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan segera menawarkan perusahaan penerbangan milik negara, Merpati, kepada pihak swasta. Privatisasi Merpati ini dilakukan untuk menghidupkan lagi Merpati mengingat Merpati dinilai masih memiliki nama yang baik di mata investor. 

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius K Rio mengaku optimis, banyak pihak swasta yang akan tertarik mengambil alih Merpati. 

Penawaran kepada investor, kata Aloy, akan dilakukan pada kuartal I 2016 mendatang. Investor baru tersebut dipastikan adalah investor baru yang belum pernah masuk ke dalam privatisasi BUMN. 

"Investor yang masuk siap mengusahakan, mereka melihat nama Merpati. Yang penting Merpati hidup kembali," ujar Aloy di Jakarta, Selasa (10/11). 

Aloy mengatakan, langkah pertama sebelum menawarkan kepada swasta adalah dengan menyelesaikan seluruh utang perusahaan atas gaji karyawan yang belum terbayarkan. Hal ini karena, Merpati sudah tidak memiliki aset. Pemerintah akan membayarkan gaji karyawan dengan penyertaan modal negara atau PMN yang sedang diupayakan cair. 

Hak karyawan yang akan ditanggung melalui PMN seluruhnya senilai Rp 1,4 triliun, termasuk pesangon. Meskipun demikian, jatah PMN untuk Merpati dijatah Rp 500 miliar. Dengan demikian, kata Aloy, prioritas pemerintah tetap akan pada gaji terhutang, belum masuk ke pesangon. 

PMN diharapkan akan cair. Meski hanya akan membantu menyelesaikan utang atas gaji karyawan, Aloy menegaskan pemerintah tidak akan lagi memberikan suntikan modal untuk pengoperasian Merpati pasca-diambilalih oleh swasta nantinya. 

"Tapi kita nggak mau lagi namanya euity injection dan equity swap. Terhutang kita selesaikan, kalau pesangon kita bicarakan dengan calon investor," ujar Aloy. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika