Selasa 10 Nov 2015 15:08 WIB

Pemkab Lebak Merger Tiga BPR

Red: Nur Aini
BPR, ilustrasi
BPR, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, tahun ini melakukan merger sebanyak tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik perusahaan daerah.

"Merger BPR ini untuk memperkuat daya saing serta permodalan," kata Kepala Sub Bagian Pembina Perusahaan Daerah dan Perbankan Pemerintah Kabupaten Lebak Multini di Lebak, Selasa (10/11).

Pelaksanakan merger dari tiga BPR antara lain BPR Warunggung, BPR Malingping, dan BPR Cipanas. Kemungkinan merger BPR ini disatukan dan berkantor pusat di BPR Warunggung dengan total aset sebesar Rp 10 miliar.

Saat ini, kehadiran BPR  dinilai cukup besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Para debitur, selain pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah juga terdapat perajin usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, debitur berasal dari pedagang, pegawai swasta, dan pelaku usaha.

Penyaluran kredit itu minimal Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.

"Kami yakin dengan merger BPR ini akan semakin kuat dan berdaya saing sebagai perusahaan daerah," ujarnya.

Menurut dia, selama ini banyak para nasabah dari pengusaha UKM, pedagang sembako, dan pelaku ekonomi kreatif masyarakat mengalami kemajuan pesat setelah menerima kucuran dana tersebut. Bahkan, produk-produk unggulan daerah, seperti usaha kerajinan emping juga dompet mampu berkembang.

Ia mengatakan perkembangan perusahaan daerah terus meningkat karena menggunakan sistem selektif bagi calon nasabah. "Kami yakin BPR ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini penyaluran BPR milik perusahaan daerah itu dengan suku bunga sekitar 2,5 persen dari nilai kredit. Suku bunga itu relatif kecil dibandingkan bank-bank konvensional. Namun, kata dia, tingkat kemacetan cukup tinggi dengan NPL di atas lima persen.

Penyebab NPL tinggi antara lain karena rendahnya tanggung jawab masyarakat untuk mengangsur pinjaman juga akibat usaha mengalami kebangkrutan. "Kami minta para nasabah yang macet itu bisa melunasi tunggakan kredit guna memperlancar usaha milik pemerintah daerah," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement