REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan tidak menjadi ajang legitimasi politik untuk kepentingan segelintir orang. Dengan kemampuan dan dana yang tersedia, seharusnya kerja BPS bisa menghitung profuksi komoditas tertentu secara rill, bukan menghitung berdasarkan ramalan atau prediksi.

"Kerap kali laporan BPS bertentangan dengan realita yang ada, termasuk dalam menghitung Angka Ramalan (Aram) produksi padi," kata Ketua Bidang Penyuluhan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP-HKTI) Arum Sabil, Selasa (3/11).

Pernyataannya merespons Aram II BPS yang jumlahnya lebih rendah dibandingkan Aram I. Itu semua berdampak pada terkikisnya kepercayaan publik kepada kredibilitas BPS.

Pemerintah, ia melanjutkan, sebenarnya dapat menghitung data produksi secara mandiri dengan tingkat akurasi 90 persen. Syaratnya, koordinasi dengan dinas di daerah berjalan dan menyentuh langsung ke petani. Keraguannya terhadap BPS bukannya tanpa alasan.

Ia mengaku pernah melakukan kroscek data BPS terkait stok daging sapi nasional periode 2012-2013. Data BPS menyatakan terjadi kekurangan stok sapi, padahal setelah diverifikasi, stok dapi cukup. Data BPS pun digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan impor sapi. Hal serupa terjadi pada data gula di periode serupa.

Ia pun mempercayakan segala keputusan soal impor beras kepada Kementerian Pertanian (Kementan) selaku lembaga resmi pemerintah yang khusus mengurusi pangan. "Masa Mentan itu bohong, dia sudah keliling daerah, statment nya meyakinkan kalau pasokan cukup, kita ikuti saja," ujarnya.

Beragam upaya pun sudah dilakukan, termasuk mitigasi El Nino 2015.Petani, lanjut dia, saat inupi mulai menanam seiring hujan yang mulai turun. "Kalau November mulai masuk tanam, Maret ini kita panen," katanya.

Jangan sampai perencanaan impor malah melemahkan semangat petani menanam padi. Jika pun impor dilakukan, Bulog lah yang harus menjaga pemasukan dan pengeluaran beras di pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika