REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter mengatakan, Vietnam merupakan ancaman bagi pelaku usaha Indonesia. Negara tersebut dinilai sangat agresif dalam menjalin kerja sama internasional dengan Uni Eropa maupun Trans Pacific Partnership (TPP), sehingga memiliki banyak keuntungan.
"Perbedaan tax kita dengan Vietnam mencapai 11 persen, kalau mau bersaing dengan Vietnam kita harus di bawah itu," ujar Chris, Senin (19/10).
Chris menjelaskan, bukan negara demokrasi membuat Vietnam memiliki banyak keuntungan karena kebijakan yang diambil tidak harus minta pertimbangan parlemen. Selain itu, Vietnam juga mempunyai undang-undang investasi yang membuat investor merasa nyaman.
Dicontohkannya, Samsung lebih suka investasi di Vietnam karena diberikan kemudahan dan fasilitas yang mumpuni mulai dari penyediaan lahan yang besar dan pembangunan tol khusus. Dengan investasi yang besar, maka pada akhirnya tenaga kerja yang diserap juga tinggi. Sedangkan di Indonesia ada banyak batasan yang membuat investor kesulitan.
"Misalnya saja ada investor asing mau buka pabrik di Karawang dan pemerintah diminta bikinin jalan tol nanti bisa dikira korupsi, jadi nggak segampang itu," kata Chris.
Chris mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas untuk mengintensifkan kerja sama perdagangan internasional. Hal ini dimulai dengan adanya regulasi yang dapat mendongkrak daya saing, melalui paket kebijakan.
Chris berharap, roadmap ini bisa di deliver dengan baik sehingga bisa membuka pasar non tradisional sebagai tujuan baru. Pembukaan pasar baru sangat diperlukan karena saat ini pengusaha dihadapkan pada kemampuan bersaing yang terbatas.