REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pada dasarnya telah terjadi sejumlah perubahan di dalam tubuh Kemenko Kemaritiman.

"Kalau dulu hanya pada maritim dan perikanan, sekarang ada beberapa departemen di bawah kami, ada KKP Kemenhub, Pariwisata dan ESDM," ucapnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (13/10) kemarin.

Ia menambahkan, akibat perluasan fungsi dari Kemenko Kemaritiman, tentu ada implikasinya terhadap anggaran.

"Kantor baru dan infrastruktur terbatas, oleh karena itu, kami butuh anggaran sedikit lebih besar pada tahun depan. Kalau kamu lihat hal yang jadi fokus pertama adalah menyangkut maritim dan perikanan. Ada beberapa masalah yang belum selesai seperti batas wilayah termasuk dengan Timor Leste," katanya menambahkan.

Soal batas dengan Timor Leste, lanjutnya, harus selesai dalam 6 bulan. Menurutnya, wilayah tersebut sangat penting karena memiliki cadangan gas dan minyak bumi.

Menyangkit koordinasi di bawah KKP selama ini, ia mengatakan telah melakukan kebijakan stok terapi dengan menenggelamkan dan menyita kapal kapal IUU fishing.

"Dan moratorium terhadap kebijakan untuk melarang penangkapan sampai Oktober ini, secara umum manfaatnya bisa dirasakan. Yang paling penting setelah ini apa kebijakan yang bisa dirumuskan agar sumber daya maritim bisa berikan manfaat bagi Indonesia. Kita tidak bisa 5 tahun hanya stok terapi saja. Saatnya kita rumuskan," sambung dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika