REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai koperasi perlu direformasi total. Alasannya, koperasi bisa menjadi dongkrak untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
"Koperasi (saat ini) yang tidak berperan optimal, juga menjadi acuan kita. Harus berani me-reform total cara-cara mengembangkan koperasi, kami lagi siapkan," kata dia saat berada di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (9/10).
Saat ini, presiden melanjutkan, pemerintah sedang membahas upaya pembenahan koperasi. Tujuannya, ujar dia, untuk memaksimalkan fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan, serta mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dikatakannya, cara pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan, menjadi fokus pemerintah. Sehingga, Presiden Jokowi menuturkan, perlu reformasi dengan mengembalikan fungsi koperasi sesuai tujuan awal pendirian, untuk mencapai kesejahteraan.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat, per Juni 2015, sebanyak 1.173 dari total 3.853 unit koperasi tidak melakukan RAT.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Zirma Yusri menjelaskan, banyak koperasi yang tidak aktif karena kepengurusan dan manajemen yang lemah. Selain itu, menurutnya, saat ini koperasi sulit tumbuh di Tanah Air karena tidak fokusnya pengembangannya secara nasional.
"Serba susah. Dikembangkan juga susah, dibubarkan ribet juga, karena banyak aturannya," ujar Zirma.
Saat ini, dikatakannya, banyak lembaga mirip koperasi yang berkembang di bawah kementerian lain, misalnya, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan lainnya sebagainya. Untuk itu, menurutnya, pemerintah juga perlu membuat regulasi untuk penataan kelembagaan koperasi di tingkat nagari/desa.
"Sehingga bisa memerankan fungsinya lebih optimal," kata Zirma
Ikuti Whatsapp Channel Republika