REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Keberjalanan program sejuta rumah rakyat masih terhalang banyak kendala, yakni diantaranya ketersediaan lahan dan urusan pengadaan lahan. Lantaran hal itu pemerintah diminta segera menginventarisasi tanah terlantar untuk dijadikan bank tanah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Ini penting di tengah harga jual tanah yang kian melambung tinggi," kata Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Kamis (8/10). Upaya tersebut dinilai penting agar menjaga perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah tetap dibangun sesuai tingkat harga yang mampu dijangkau.
Ia mengingatkan, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni makin tinggi. Angka backlog atau kekurangan pasokan rumah mencapai sekitar 15 juta unit rumah. Ia berpotensi akan terus bertambah jika tak segera diantisipasi. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan rumah untuk masyarakat sebab ia setara pentingnya dengan pangan dan sandang.
Pemerintah, lanjut dia, dapat memulainya dengan membentuk badan khusus yang mengurus penyediaan lahan. Proses penyediaan lahan bisa dilakukan melalui anggaran langsung dari pemerintah pusat maupun daerah atau dengan penyerahan aset lahan. Misalnya, 75 persen penyediaan lahan diperoleh dari APBN/APBD. Sisanya dibuka kerja sama dengan swasta.
Kemitraan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) harus diarahkan agar mempertegas komitmen membangun hunian bersubsidi.
Dia menambahkan modal BUMN yang merupakan uang rakyat. Maka seharusnya keberlangsungan usaha dimaksimalkan untuk mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Sekarang ini tanggung jawab tersebut cenderung diserahkan kepada pengembang swasta,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
