REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagai perusahaan milik negara, PT Pertamina (Persero) diminta tidak hanya memikirkan kepentingan politik pemerintah, tetapi juga mewakili rakyat. 

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan jika ingin menurunkan harga BBM, Pertamina harus menggunakan Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran sebagai dasar penetapan harga.  “Seandainya menurut formula hitungan tersebut BBM tidak perlu turun atau belum waktunya diturunkan, ya, jangan diturunkan,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (6/10).

Presiden RI Joko Widodo sempat meminta Pertamina untuk menghitung kembali kemungkinan dilakukannya penurunan harga BBM, Namun Marwan mengimbau perusahaan ‘plat merah’ tersebut jangan sekadar memenuhi kepentingan pemimpin. “Kalau seandainya pemerintah tetap memaksa menurunkan harga BBM, maka aturan dasarnya harus diganti,” kata dia. 

Marwan mengatakan seandainya akibat kebijakan yang lalu Pertamina mengalami kerugian, maka pemerintah harus menggantinya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apabila ingin menurunkan harga lalu nanti mengalami kerugian lagi, maka pemerintah tidak boleh lepas tangan. “Kalau tidak bisa bayar di tahun ini, berarti di tahun depan,” ujarnya. 

Mantan General Manager PT Indosat ini menyarankan agar pemerintah mau bekerja disiplin sesuai peraturan yang ada. Begitu pula dengan jajaran direksi Pertamina yang harus bersikap sesuai aturan yang berlaku. Kalau seandainya permintaan pemerintah tidak sesuai dengan aturan, Pertamina harus berani mengemukannya. “Jangan sekadar ABS (asal bapak senang), kalau begitu artinya tidak mewakili kepentingan rakyat,” ujar Marwan. Pertamina merupakan perusahaan negara sehingga sudah semestinya memikirkan  kepentingan rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika