REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berharap ada terobosan langkah untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada bulan Oktober hingga Desember 2015 dia meminta ada terobosan-terobosan sehingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa mendapatkan permodalan.
"Data yang saya dapatkan tentang KUR, kredit yang bisa keluar masih sangat rendah," ujar Presiden Joko Widodo ketika memulai Rapat Terbatas tentang KUR di Kantor Presiden, Senin (5/10).
Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah KUR yang dianggarkan sebesar Rp 30 Triliun dan bunganya diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen. "Dan tahun depan kita harapkan bunganya bisa turun ke 9 persen," ujar Presiden.
Presiden Jokowi berharap menjelang berakhirnya tahun 2015 agar KUR yang dianggarkan dapat disalurkan untuk menggerakkan perekonomian nasional. "Skema KUR dapat dilakukan perorangan dan kelompok, tidak hanya usaha produksi tapi juga usaha-usaha perdagangan bisa dijangkau dengan KUR," ujar Presiden.
Presiden meminta sektor penerima KUR diperluas, sehingga mencakup juga di sektor buruh migran, industri kreatif, pariwisata, serta para pendatang baru ekonomi. Selain itu, moda distribusinya diminta Presiden diperluas dengan melibatkan koperasi, BPR, Bank Pembangunan Daerah yang terseleksi.
Presiden meminta semua pihak, baik perbankan dan kementerian yang terkait dengan KUR untuk berkoordinasi dengan OJK. "Sehingga ada kelonggaran dan relaksasi aturan program KUR yang kita lakukan ini," kata Presiden.