REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen membuat solusi permanen agar kebakaran hutan dan lahan tak berulang di musim kemarau 2016. Hal tersebut lantas dimasukkan dalam deregulasi paket kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kita buat Peraturan Pemerintah tentang tata guna pemanfaatan lahan dan mekanismenya," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (29/9). Sebagaimana dimandatkan undang-undang, investasi kehutanan termasuk alihfungsi lahan harus betul-betul diatur dan ditegaskan penerapannya sesuai aturan.  

Kepada perusahaan yang memiliki areal terbakar, pemerintah tengah melakukan penegakkan hukum. Targetnya Desember 2015 segala proses hukum tersebut rampung. Dengan begitu, sudah akan ada daftar perusahaan terhukum administratif yang dicabut izin usahanya.

Ke depan, lanjut dia, di samping penjatuhan hukuman, akan juga diberikan tanda prestasi bagi perusahaan yang lahannya berhasil selamat dari kebakaran. Ini akan sangat efektif dalam mencegah kebakaran.

Terhadap kelompok masyarakat setempat pun, lanjut dia, pemerintah pun meminta bantuan menjaga hutan. Pemerintah telah merancang insentif bagi mereka yang tidak membakar lahan untuk mengerjakan lahan.

Tantangan pencegahan kebakaran hutan akan semakin besar di tahun depan. Bila melihat gejala alam, lanjut Siti, titik api tampak bermunculan di NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Barat dam Sulawesi Selatan. Hal tersebut sebagaimana perkiraan BMKG. "Jadi kalau kita masih bergelut di kebakaran di Riau, Palangkaraya, Sumsel, kita akan babak belur," ujarnya.

Sembari merancang solusi permanen berikut penegakkan hukumnya, tindak penanggulangan bencana oleh BNPB terus berlanjut. Laporan Satuan Tugas Operasi Harian Penanganan Karhutla pada Selasa (29/9) pukul 09.00 WIB menyebut, telah dilakukan pemadaman darat yang melibatkan 20.837 petugas pemadaman di beberapa titik api.

Ikuti Whatsapp Channel Republika