REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengarahkan, ada tiga poin utama dalam pembangunan transportasi massal.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung merinci, pertama, pembangunan moda transportasi massa dilakukan antarperusahaan (B to B). Kedua, tidak menggunakan dana APBN. Ketiga, tidak dijamin negara atau pemerintah. ''Dalam perhatian Presiden, masalah transportasi bisa diatasi,'' kata dia seusai rapat terbatas membahas sistem transportasi nasional, Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9).
Pramono menuturkan, yang dibahas selain masalah kereta berukuran kecil (LRT), juga alat transportasi MRT, serta kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam waktu dekat pemerintah akan ambil langkah konkrit.
Dia mengatakan, pemerintah akan mengumumkan secara resmi terkait pembangunan alat transportasi massal secara masif tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika