REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perlunya menjaga cadangan devisa negara agar tetap mencukupi. Untuk mendorong bertambahnya devisa negara, pemerintah tengah merencanakan instrumen kebijakan yang tepat.
"Devisa itu bagaimana menjaga devisa kita tetap cukup. Bagaimana menjaga devisa ini jangan apa itu jangan dipakai tanpa untuk luxuries atau sebagainya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/9).
JK juga meminta agar ekspor Indonesia tetap terjaga serta perlunya membatasi impor. Untuk menjaga ekspor Indonesia, pemerintah dapat belajar dari berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
"Tapi yang paling penting tetap kita memperlakukan ini suatu devisa yang bebas tapi tentu butuhkan suatu sistem yang baik sehingga ekonomi kita dapat lancar," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, mengatakan cadangan devisa hingga akhir Agustus kemarin mencapai sekitar 105 miliar dolar AS. Jumlah tersebut disebutnya dalam kondisi yang masih aman.
"Cadangan devisa kita dalam keadaan baik. Kemarin di akhir Agustus ada di kisaran 105 miliar dolar AS, jadi secara umum dinamika yang ada kita hadapi, kalau ada dan tentu perlu kita hadapi dengan baik," kata Agus.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya upaya untuk mendorong ekspor dalam negeri. Dalam kondisi saat ini, kata dia, perlu upaya untuk membuka pasar baru ekspor sehingga eksportir Indonesia memiliki daya saing dan dapat membantu memperbaiki keseimbangan perdagangan dalam negeri.
"Karena pada saat sekarang ini kan dunia sedang tertekan, sehingga volume perdagangan dunia ada penyesuaian sehingga harga-harga komoditi ada penyesuaian, jadi tadi kita membicarakan bagaimana peluang untuk Indonesia supaya terus bisa meningkatkan ekspor," jelasnya.
Dalam rapat terkait devisa di kantor Wakil Presiden ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika