REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan sedang bersiap untuk menambah jumlah kepemilikan saham pada PT Freeport Indonesia dari saat ini mencapai 9,36 persen. "Saat ini saham Pemerintah di Freeport 9,36 persen. Jika ada kemungkinan untuk menaikkan porsinya, kita siapkan BUMN yang bisa masuk ke sana," kata Rini di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Rini, pihaknya masih menganalisa rencana penambahan kepemilikan di perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut. "Kami segera melihat satu per satu BUMN Pertambangan yang secara neraca keuangan memiliki kemampuan untuk masuk Freeport," tegas Rini.
Menurut catatan, Freeport Indonesia siap melepas saham (divestasi) sebesar 10,64 persen mulai Oktober 2015. Sejauh ini, Pemerintah cq Kementerian Keuangan tidak mengalokasikan dana khusus di APBN untuk mengambilalih saham tersebut.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha penambangan minerba, Freeport yang punya tambang bawah tanah (underground) kena kewajiban divestasi 30 persen saham. Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin menyatakan 10,64 persen siap untuk dilepas secara bertahap mulai Oktober 2015, sebesar 10 persen dijadwalkan akan dilepas pada 2016.