REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum akan melakukan penyesuaian BBM bersubsidi, termasuk bensin premium dan solar dalam waktu dekat ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja menyebutkan, penyesuaian harga BBM masih dalam pembahasan di tingkat kementerian, namun belum dalam waktu dekat.
"Masih dibahas. Sabar ya," ujar Wiratmaja, Selasa (22/9).
Pemerintah masih mempertimbangkan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan alasan kesiapan Pertamina. Kementerian ESDM mencatat, rata-rata Agustus lalu menunjukan harga ICP minyak mentah Attaka pada level 44 dolar AS per barel dan minyak mentah Duri pada harga 42 dolar AS per barel.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyatakan bahwa ke depan pemerintah berniat untuk mengurangi subsidi BBM lebih banyak. Artinya, subsidi untuk premium secara bertahap akan dikurangi.
"Kami punya keyakinan dan satu pandangan. Bagaimana caranya satu tahun ke tahun volume subsidi berkurang dan kita geser ke hal yang produktif," ujar Sudirman.
VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro juga menyebutkan bahwa pemerintah sudah secara resmi meminta koperasi untuk menahan harga BBM bersubsidi. Alasannya, harga jual oleh Pertamina masih di bahwa harga keekonomian.
"Pemerintah sudah menyatakan bahwa untuk harga premium belum ada perubahan lebih lanjut. Karena kita lihat komoditas harga minyak mentah dunia yang masih fluktuasi dan harga indeks pasar yang lebih tinggi daripada harga minyak dunia," ujar Wianda.
Pernyataan Wianda ini juga merujuk pada klaim kerugian yang diumumkan Pertamina selama Januari hingga Agustus 2015 ini sebesar Rp 15 triliun. Kerugian ini lebih diakibatkan keharusan korporasi untuk menanggung selisih harga negatif atas nilai jual BBM.
"Makanya Pak Menteri kan bilang belum ada perubahan dari premium sendiri. Kita juga mengapresiasi pengertian pemerintah untuk kita bisa semacam recovery dari kerugian yang ditanggung," lanjut Wianda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika