REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tidak main-main dalam menindak pelaku pembakar hutan, baik perseorangan maupun korporasi. Sikap tegas harus dilakukan segera karena situasi Sumatera-Kalimantan telah kritis. Di mana bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga kerugian kesehatan dialami masyarakat.

"Tidak ada main yoyo, tarik ulur, jangan anggap pemerintah tidak berani," tegas Luhut dalam Rapat Satgas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa (15/9).

Rapat melibatkan KLHK, Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri dan perwakilan Kementerian Kesehatan. Sejumlah pimpinan daerah yang lahannya terdampak kebakaran dan kabut asap pun ikut menghadiri rapat di antaranya Gubernur Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Kepada seluruh peserta rapat, Luhut menekankan agar semua perangkat pemerintah terutama pemerintah daerah tidak ragu-ragu menindak pembakar hutan. Jangan ada lagi wacana karena pemerintah bukan arena berwacana. Dalang kebakaran hutan dapat dideteksi lewat data citra sehingga penegakkan hukum seharusnya bisa cepat. "Sudah ketahuan lokasi kebakaran, PT-nya jelas, luasnya jelas sampai ratusan hektare, tinggal cabut!" katanya.

Pantauan pemerintah, kebakaran sudah masuk tahap kritis. Di Pekanbaru ada hujan namun tingkat kabut masih tinggi. Lokasi kebakaran, lanjut dia, kebanyakan di daerah gambut untuk kawasan Kalimantan. Sementara kebakaran di Sumatera banyak di kawasan perkebunan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika