Senin 14 Sep 2015 19:34 WIB

'Seribu Toko Tani' Kementan Makan Dana Rp 200 Miliar

Rep: Sonia Fitri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (kanan) bersama jajaran kementerian saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (kanan) bersama jajaran kementerian saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan sejumlah program kerja yang akan digulirkan di 2016. Di antaranya pembukaan seribu unit Toko Tani yang tersebar se-Indonesia. Tepatnya di kota besar yang fluktuasi harga pangannya tinggi.

Toko bertujuan merampingkan rantai distribusi agar menjaga harga pangan terkendali. Dalam pengajuan anggaran, program tersebut akan makan dana hingga Rp 200 miliar. Toko Tani akan dioperasikan Kementan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog.

"Keberadaannya penting untuk menjaga harga di tigkat produsen dan konsumen," kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi IV DPR RI pada Senin (14/9). Di mana, lanjut dia, harga pangan harus menguntungkan petani tapi tidak memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Sebab yang terjadi selama ini, petani menjual hasil produksinya dengan harga rendah, tapi ketika dipasarkan di kota harganya melambung. Amran bahkan meyakini, Toko Tani akan menjadi solusi permanen mengendalikan harga pangan.

Rencana teknis pelaksanaannya, Toko Tani akan membeli bahan-bahan pangan strategis langsung dari petani di sentra-sentra pangan, lalu menjualnya langsung kepada masyarakat tanpa perantara lagi. Toko menjual sejumlah komoditas strategis termasuk produk pangan yang khas dan unggul di masing-masing daerah.

"Jadi kita tidak perlu lagi menugaskan Perum Bulog untuk operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga pangan," katanya. Peran tersebut akan digantikan oleh Toko Tani yang akan dibuka sepanjang tahun.

Merespons upaya pemerintah yang berniat memangkas rantai distribusi yang dinilai kepanjangan, Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institute For Develoment of Economic and Finance (Indef) Bustanul Arifin justru meminta hal tersebut jangan dilakukan.

"Pemerintah tak perlu repot-repot mengupayakan pemangkasan rantai distribusi pangan, upaya tersebut malah akan memancing iklim oligopsoni yang malah membuat pasar sakit," katanya. Oligopsoni merupakan keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa.

Tanpa dipangkas pun, lanjut dia, sebenarnya pasar akan bisa berjalan dengan baik. Pemangkasan menurutnya malah berpotensi menyulut persekongkolan harga baru di tingkat pedagang besar dalam menentukan harga beli

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement