REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden Joko Widodo kemarin belum maksimal. Sebab, kata politikus Partai Demokrat itu, paket kebijakan ini masih dengan perspektif jangka menengah.

Padahal, yang dibutuhkan rakyat sekarang ialah regulasi yang berdampak segera alias jangka pendek. Bagaimanapun, Agus menyambut baik langkah Presiden yang sudah dirumuskan sejak 1 September lalu itu.

"Pakai kebijakan ini kami sambut baik karena baru jilid satu. Mudah-mudahan jilid duanya betul-betul mengenai penguatan daya beli masyarakat dan nilai tukar rupiah," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9).

Dia mengingatkan pemerintah agar konsen pada peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah juga mesti mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat biaya produksi yang tak seimbang dengan pemasukan industri.

"Sekarang ini, apabila kemampuan daya beli masyarakat itu kuat, pasti akan membeli produk dan jasa dalam negeri. Tentunya, perusahaan-perusahaan dan industri akan lebih sustainable, tidak mungkin terjadi PHK," katanya.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah mempresentasikan paket kebijakan ekonomi kepada Presiden Joko Widodo. Ada empat kelompok paket kebijakan ekonomi, yakni mencakup sektor fiskal dan keuangan, deregulasi industri, insentif sektor energi, serta pangan.

Untuk deregulasi, ia menyangkut industri, perdagangan, dan pertanian. Total ada sekitar 160 peraturan yang akan dikaji ulang, baik sebagian maupun seluruhnya. Kelompok selanjutnya, yakni insentif di sektor energi, utamanya terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang. Terakhir, kelompok pangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika