REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku proyek kereta cepat akan tetap berlanjut, namun spesifikasi kereta yang dipakai tetap berubah. Kecepatan kereta diminta dikurangi menjadi sekitar 250 km perjam. Padahal, kereta cepat Shinkansen Jepang mampu melaju hingga 350 perjam.

Pemerintah Jepang mengaku kecewa dengan keputusan pemerintahan Joko Widodo untuk mengulur proyek ini. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengungkapan, meski pemerintah tetap menyebut proyek kereta cepat berlanjut, dengan meminta penurunan kecepatan secara definitif tidak ada lagi yang namanya kereta cepat.

Hal inilah yang membuat pihak Jepang kecewa. Pasalnya, Jepang telah melakukan studi tentang kereta cepat ini selama 3 tahun dan dengan dana yang tidak kecil.

Lebih lanjut Tanizaki menyatakan ada dua kekecewaan mendasar atas "batalnya" kereta cepat ini. Pertama, ujar dia, pemerintah meminta perpanjangan waktu untuk lakukan feasibility study terkait kereta cepat.

Selain itu, Tanizaki juga mengaku kecewa karena Jepang telah terlanjur mengeluarkan dana untuk kegiatan studi kelayakan selama ini. Meski tidak mau menyebutkan jumlah uang yang telah keluar, Tanizaki menegaskan bahwa jerih payah Jepang akan terbayar apabila kereta cepat Shinkansen bisa diterapkan di Indonesia.

"Tentu kami akan senang kalau teknologi kami bisa dipakai di sini," ujarnya.

Meski demikian, Tanizaki memberikan penghormatan atas putusan pemerintah. Dia tetap akan menaati putusan dan menunggu hasil kajian.

"Kami hormati putusan pemerintah Indonesia," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika