REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan sedikitpun uang negara untuk membiayai pembangunan proyek kereta Jakarta-Bandung yang sedang dilirik Cina dan Jepang. Proyek tersebut diputuskan digarap dengan skema bussiness to bussiness (B to B).
"Pembangunan kereta api baru ini tidak boleh membebani APBN, baik langsung ataupun tidak langsung. Itu perintah Presiden," tegas Darmin kepada awak media, Kamis (4/9) malam.
Dengan skema B to B, investor dipersilakan menggarap proyek ini jika ingin bekerjasama dengan pihak manapun. Pemerintah hanya sebatas memfasilitasi seperti masalah pengeluaran izin dan pengaturan trase. Jadi, ini murni bisnis antara perusahaan. Pemerintah pun tidak ada beban utang yang sewaktu-waktu harus dibayar.
Darmin mengatakan pemerintah juga meminta investor Cina dan Jepang untuk memperbaiki proposal. Apalagi, Presiden Joko Widodo lebih menginginkan kereta berkecepatan medium ketimbang kereta cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
