REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada empat kelompok paket kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Paket kebijakan tersebut sudah dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (2/9).
Darmin mengatakan, kelompok paket kebijakan yang pertama menyangkut fiskal dan keuangan. Beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan mengatur mengenai kepemilikan rumah/apartemen olah orang asing. Kemudian pengaturan debt to equity ratio untuk peminjaman ke luar negeri. "Kalau modalnya kecil, jangan minjam banyak-banyak. Jadi susah," kata Darmin di kantornya.
Kelompok dua mengenai deregulasi besar-besaran yang menyangkut investasi di sektor industri dan perdagangan. Dia mengungkapkan, ada lebih dari 100 peraturan yang akan dideregulasi. "Ada yang disederhanakan peraturannya, ada juga yang dihilangkan total," tambah Darmin.
Setelah itu, pemerintah juga berusaha mengeluarkan kebijakan mempercepat pembangunan di sektor energi. Misalnya memberikan insentif untuk percepatan pembangunan smelter.
Sedangkan yang keempat kebijakan mengenai pangan. Salah satunya penambahan kuota dua bulan beras miskin atau raskin. Penambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di saat musim paceklik akibat musim kemarau berkepanjangan.
"Ada tambahan dua bulan raskin tahun ini. Satu kali digelontorkan pada September, dan satunya lagi mungkin pada Desember pada saat paceklik," ungkap Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika