REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku akan membenahi persoalan lambatnya proses bongkar muat atau Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Saat disinggung kenapa baru sekarang pemerintah ingin tegas mengurai permasalahan Dwelling, Rizal mengatakan hal tersebut lantaran faktor dia dan Kapolri Badrodin Haiti.
"Karena ada Pak Kapolri yang tegas dan Rizal Ramli yang juga tegas jadi cocok, karena masalah Indonesia sudah terlalu ribet dan lieur (pusing) jadinya," ujarnya di Kantor Menko Bidang Kemaritiman, Gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (31/8).
Ia juga menyebut adanya mafia-mafia, baik kecil dan besar, dan akan menyerahkan sepenuhnya ke Kapolri untuk diselidiki. "Ada yang besar dan kecil, yang kecil misalnya mau dapetin data kontenairnya dimana harus bayar dulu, kan sulit. Saya lebih senang biaya mendapatkan informasi, importir bayar saja, misal bayar Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. pendapatan itu kita gunakan untuk perbaikin pendapatan dari ICT daripada meras masing-masing, gitu loh," lanjut dia.
Ia melanjutkan, sudah mengumpulkan Sekjen, Dirjen, dan menteri-menteri terkait seminggu lalu untuk mempelajari ijinnya masing-masing. "Kemenperin ada 44 perijinan untuk barang impor, yang bener aja, kita minta dipotong sepertiganya," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika