REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi nasional yang makin merosot dikisaran 4,7 persen dibarengi dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memaksa pemerintah segera mengambil langkah cepat.
Namun, menurut Staf Khusus Mentri Keuangan Arif Budimanta menilai upaya untuk kembali menstabilkan perekonomian dalam negeri bukan saja tugas pemerintah.
Dia berharap ada kerjasama yang kejasama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder terkait untuk gotong royong mengadapi keadaan saat ini.
"Yang Kami butuhkan adalah kerjasama dari seluruh pihak untuk memperkuat pondasi perekonomian kita. Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha, kemudian juga legislatif serta pemerintah daerah," katanya di Jakarta, Sabtu (28/8).
Ia menjelaskan saat ini pemerintah bersama Bank Indonesia sedang berusaha untuk mengharmonisasikan seluruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ini bertujuan untuk menggerakjan kondisi dari sektor rill dalam negri.
Menurutnya sektor rill menjadi sangat penting terlebih untuk mempercepat proses penurunan kemiskinan. Di mana kata dia melalui sektor rill maka akan tercipta lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Pada akhirnya kata dia akan mengurangi kemiskinan.
"Jadi harmonisasi membagun sinergi fiskal dan moneter untuk menggerakan sektor rill," ujarnya.
Untuk itu, kata dia dalam upayanya pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti dengan adanya subsidi terhadap sukubungan. Di mana pada 2016 dianggarkan sebesar Rp 10,5 triliun.
Sementara untuk tahun ini, dengan anggaran subsidi suku bunga sebesar Rp 5 triliun maka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat memperloleh subsidi bunga 12 persen.
"Pemerintah selama ini jarang intervensi bahkan tidak pernah, sekarang pemerintah intervensi ada suku bunga turun. Karena pemerintah paham ini untuk memperkuat fondasi perekonomian," jelasnya.
Selain itu, kata dia pemerintah juga berupaya melalui subsidi impor pangan, subsidi imor pupuk yang mencapai sepuluh juta ton. Lebih lanjut ada juga subsidi pangan terhadap rumah tangga sasaran sebesar Rp 15,5 juta.
Hal ini kata Arif untuk menjaga daya beli masyarakat, belum lagi dengan ditingkatkannya penerima iuran untuk kesehatan dari 80 juta menjadi 90 juta penerima yang dibiayai pemerintah.
"Ini bukan kerja pak Jokowi sendiri, kalau pusat ada percepatan maka begitupun daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika