REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) R. Abdullah menyebutkan bahwa pemerintah perlu membentuk posko khusus penanggulangan PHK. Karena dengan kondisi ekonomi yang sulit ini diperkirakan akan ada PHK besar-besaran dan menyebabkan banyak pengangguran.

“Saya pikir mesti ada semacam posko tim khusus penanggulangan PHK dan pemberdayaan mereka, dan planning pendidikan buat mereka untuk alih profesi untuk usaha mandiri,” kata Abdullah pada Republika, Jumat (28/8).

Abdullah menjelaskan, saat ini sekitar 5000 orang buruh di Bekasi sudah dirumahkan sementara sekitar 10 ribu orang terkena PHK. Jumlah ini bisa saja terus bertambah dengan keadaan ekonomi yang saat ini serba sulit. Padahal para pekerja yang diPHK tersebut belum tentu bisa mendapatkan ganti pekerjaan dengan mudah karena pendidikan dan juga usia. Sehingga nasib mereka pun tidak jelas.

“Orang usia tertentu tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Karena rata-rata pekerja itu taunya hanya rumah-pabrik rumah-pabrik, bahkan tanda kutip kontrakan-pabrik kontrakan-pabrik, taunya pergi pagi pulang malam. Jadi gaulnya kurang, referensinya kurang. Kemungkinan cari alternatif pekerjaan kurang, usianya nanggung. Susah nyari pekerjaan,”jelas Abdullah.

Sementara uang pesangon yang digunakan untuk modal usaha, lanjut Abdullah, tidak dengan mudah bisa membuat kondisi ekonomi mereka membaik. Karena belajar usaha juga tidak mudah.

“Di sisi lain belajar usaha juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kita banyak duit sewaktu-waktu dibohongin orang terus. Apalagi dapat pesangon yang besar,”tuturnya.

Untuk itu, Abdullah pun meminta pemerintah agar segera menangani masalah ekonomi saat ini. Ia juga mendesak pemerintah agar secepatnya memikirkan solusi dari nasib para pekerja yang diPHK ini.

“Sampai sekarang ini nggak jelas nasib mereka bagaimana,”katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika