REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan melakukan penghematan anggaran dalam pembangunan proyek transmisi listrik sepanjang 46 ribu km di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan, dalam pembangunan proyek ini dibutuhkan anggaran senilai Rp 250 triliun. Bahkan, kata JK, jumlah anggaran tersebut dapat lebih ditekan hingga 20-30 persen.
"Bisa turun. Bisa turun. Itu standarnya dulu itu, karena itu kita mengharapkan bisa turun. Wah nanti itu lah bisa besar bisa mungkin turun sampai 20-30 persen. Lebih lah karena harga turun juga dewasa ini, bisa sampai 50 persen turun harganya kalau cara begini kita pakai dan kecepatannya bisa tiga tahun selesai bisa harga turun dan semua orang kerja," jelasnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/8).
Ia menerangkan pembangunan proyek transmisi listrik ini harus segera diselesaikan bersamaan dengan pembangunan pembangkit listrik. Menurutnya, pembangunan proyek ini akan mulai dilaksanakan pada September dan dapat selesai dalam waktu tiga tahun.
Lebih lanjut, JK mengatakan dalam pembangunan proyek transmisi listrik sepanjang 46 ribu km ini harus memanfaatkan komponen dalam negeri. Rapat inipun digelar untuk memperkuat kerjasama antara BUMN, Krakatau Steel, dan PLN.
Sebelumnya, Juru Bicara Wapres Jusuf Kalla, Hussain Abdullah mengatakan, jika pembangunan proyek transmisi yang termasuk dalam proyek listrik 35 ribu MW ini dikerjakan saat ini maka dapat menghemat anggaran hingga 50 persen. Menurutnya, pengerjaan proyek inipun membutuhkan dana hingga sekitar Rp 200 triliun.
Ia menjelaskan, dari 46 ribu km transmisi yang akan dibangun, saat ini pemerintah tengah mengerjakan pembangunan transmisi sepanjang 18 ribu km.
"Yang 27 ribu km mulai September. Yang 18 sudah jalan. Rp 200 triliun untuk 46 ribu km," kata Hussain.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata Hussain, menekankan agar proyek transmisi ini harus dikerjakan secara bersamaan dengan dibangunnya pembangkit listrik. Pemerintah pun memastikan akan menggunakan komponen dalam negeri dalam pengerjaan proyek listrik ini dengan melibatkan para pengusaha lokal.
Untuk memudahkan perizinan pembangunan, Kementerian ESDM meminta PLN untuk menentukan titik-titik koordinat pembangunan. Lebih lanjut, Hussain mengatakan pemerintah akan menetapkan standarisasi pembangunan seperti kualitas komponen serta harga bersama dengan lembaga terkait pada pekan depan.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan dalam rapat ini pemerintah memastikan kesiapan pembangunan listrik 35 ribu MW, termasuk penggunaan komponen lokal.
"Bicara tentang lebih kepada proyek 35 ribu MW itu bisa diselesaikan. Kedua, bicara tentang kesiapan-kesiapan, seperti transmisi, gardu dll. Ketiga, sejauh mana komponen dalam negeri, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), itu betul-betul bisa imbang dengan program 35 ribu MW," kata Franky.
Rapat kelistrikan ini dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur PLN Sofyan Basir, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika