REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu menggalakkan konsumsi ikan di masyarakat untuk mengantisipasi krisis daging.

"Program makan ikan itu sangat efektif, sama halnya seperti berlaku di negara lain pada umumnya," kata Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, Senin (24/8).

Namun, Riza mengingatkan bahwa program untuk mendorong makan ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan kerap tidak dibarengi kemampuan serupa dengan peningkatan produksi dan tata kelola dari sektor perikanan itu sendiri.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengemukakan bahwa adalah suatu hal aneh bila Indonesia yang dikenal luas dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam sangat luas itu mengalami krisis daging.

"Indonesia adalah negara kaya dengan potensi alam dan kemampuan rakyatnya yang baik ditambah lahan yang sangat luas, mustahil dan aneh kalau sampai Indonesia krisis daging sapi," kata Mahyudin dalam rilis Humas MPR.

Berdasarkan data yang diperoleh Mahyudin, populasi sapi di Jawa Timur saja mencapai 4 juta ekor, sehingga seharusnya jika beberapa provinsi pengembangan ternaknya mendapat dukungan pemerintah, semestinya Indonesia tidak perlu impor sapi.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah dalam hal ini seharusnya mampu mengembangkan peternak sapi di Indonesia secara keseluruhan sehingga Indonesia tidak perlu bergantung kepada Australia soal daging sapi.

Sebelumnya, Pemerintah siap mengimpor 300 ribu ekor sapi untuk mengatasi kelangkaan pasokan daging sapi dan menjaga stabilitas harga komoditas tersebut, yang saat ini melambung tinggi di beberapa daerah.

"Untuk sisa tahun ini kita mungkin bisa impor 200 ribu-300 ribu ekor. Kami sepakat dan masih menjalankan prosesnya," ujar Menteri Perdagangan Thomas Lembong saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika