Jumat 21 Aug 2015 12:38 WIB

Kementerian PUPR: Kita Harus Kontrol Tenaga Kerja Cina

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Tenaga kerja asing ilegal bersama Menaker Hanif Dhakiri
Foto: Antara
Tenaga kerja asing ilegal bersama Menaker Hanif Dhakiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membenahi banyaknya tenaga kerja Cina yang bekerja di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan, fenomena maraknya tenaga asing di Indonesia cukup mengherankan lantaran pada beberapa proyek negara lain di luar negeri semisal di Singapura, justru memperkerjakan tenaga asal Indonesia.

"Mereka (tenaga kerja asing) memang gigih sekali, tapi saya bisik-bisik dengan LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) ini harus kita kontrol," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Ia menilai, tenaga kerja asing tidak asal masuk saja jika tidak memenubi aturan yang berlaku. Ke depannya, ia menegaskan akan membenahi permasalahan ini.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang infrastuktur Zulnahar Usman.

Menurutnya, investor Cina memang luar biasa, lantaran tahu bahwa Indonesia memikiki pangsa pasar yang baik dalam sektor infrastuktur.

"Khusus infrastuktur banyak investor Cina di sektor tambang dan pembangkit. Nah disitu mereka butuh tenaga kerja dari negerinya dengan alasan tenaga kerja kita belum terampil," katanya.

Ia tidak bisa menjelaskan banyaknya tenaga kerja Cina apakah karena lengahnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) atau imigrasi.

Menurutnya, Indonesia perlu membenahi dan mewaspadai hadirnya tenaga kerja Cina terlebih jelang dimulainya MEA nanti.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement