REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan berharap, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan transportasi laut.
Jonan menambahkan, angkutan laut bukan hanya semangat saja yang diperlukan untuk memajukan bangsa, melainkan juga keuntungan dari segi bisnis. Kalau terus merugi, lanjutnya, customer dan pemerintah juga ikut pusing.
Jonan meminta agar diajak berunding jika diperlukan adanya perubahan peraturan selama masih dalam kewenangannya. Meski begitu, ada satu hal yang ia katakan tidak dapat ditawar lagi, yakni masalah keselamatan.
"Kalian mau demo saya satu juta orang juga tidak apa-apa, saya makin terkenal," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-16 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (20/8).
Berbicara keselamatan, Jonan mengaku tidak khawatir jika separuh perusahaan INSA bangkrut, jika tidak memenuhi aturan keselamatan, karena hal tersebut menjadi kewajiban dari semua pihak.
"Kalau ada aturan yang menghambat, INSA silahkan maju, selama masih dibawah kewenangan saya, saya cepat kok," lanjutnya.
Jonan mencontohkan, selama 10 bulan kurang seminggu menjabat sebagai Menhub, ia telah mengeluarkan 200 Peraturan Menteri (Permen) untuk semua sektor, tak hanya di pelayaran saja.
Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menegaskan kembali peran INSA sebagai mitra strategis pemerintah.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait asas Cabotage yang mewajibkan kapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan kapal lokal untuk angkutan antar pulau.
"Ini merupakan perjuangan bersama agar daya saing pelayaran nasional bisa bersaing," ungkapnya. Terlebih jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang ia nilai memerlukan pemikiran global, khususnya industri pelayaran supaya bisa bersaing dengan negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
