Rabu 19 Aug 2015 20:18 WIB

Pemerintah-BI Koordinasi Kebijakan Perekonomian

Rep: Binti Sholikah/ Red: Djibril Muhammad
 Gubernur Bank Indonesai (BI) Agus Martowardojo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Selasa (18/8).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Gubernur Bank Indonesai (BI) Agus Martowardojo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Selasa (18/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan koordinasi Round Table Policy Dialogue di gedung Bank Indonesia, Rabu (19/8). Koordinasi tersebut membahas kondisi ekonomi dan tantangan ekonomi tahun 2015 dan 2016.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan lanjutan rapat koordinasi yang diselenggarakan 4 Agustus 2015. Sebab, pada round table policy dialogue sebelumnya belum ada reshuffle kabinet. Sehingga, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan round table policy dialogue ulang.

Rapat koordinasi dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Deputi Seswapres Bidang Ekonomi Tirta Hidayat, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Wijayanto Sarmin, serta Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

"Kita mempersiapkan karena kami saling meng-update kondisi ekonomi terkini dan juga saling melakukan koordinasi kebijakan. Yang kita diskusikan antara lain tentang situasi ekonomi global dan nasional dan juga bagaimana kita melakukan koordinasi untuk tantangan ekonomi 2015 dan 2016," jelas Agus kepada wartawan seusai diskusi Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia di Menteng, Jakarta, Rabu (19/8).

Agus menambahkan, aliran modal masuk (capital inflow) di tahun 2014 total dana yang masuk ke Indonesia melalui surat utang negara dan pasar modal sebesar Rp 180 triliun. Tetapi dari Januari-Agustus 2015 dana masih masuk ke Indonesia sekitar Rp 64 triliun.

Agus mengakui dana yang di pasar modal terjadi capital outflow tetapi yang di surat utang negara tetap ada aliran modal masuk. Bahkan ketika SUN dilakukan pelelangan, lanjutnya, peminatnya lebih dari dua kali dari yang dibutuhkan.

Agus menegaskan, Bank Indonesia akan selalu menjaga stabilitas ekonomi makro, secara makroprudensial akan mendorong kebijakan-kebijakan untuk membuat pertumbuhan kredit berjalan dengan baik.

Di samping itu rapat koordinasi juga menyepakati, dari sisi fiskal penerimaan negara dan pengeluaran negara dapat dijalankan efektif, dan sektor riil akan dilakukan reformasi yang berkelanjutan.

Terkait nilai tukar, Agus menjelaskan, pada kuartal pertama dan kedua rata-rata rupiah ada di kisaran Rp 13 ribu per dolar AS.

Untuk kuartal kedua ada di kisaran Rp 13.400 per dolar AS. Bank Indonesia masih akan membahas asumsi nilai tukar pada 2016 dengan DPR karena ketika pemerintah menyiapkan RAPBN 2016 belum ada devaluasi yuan.

Kemudian, devaluasi yuan diikuti negara lain seperti Vietnam yang juga melakukan devaluasi. Sehingga, pada saat persetujuan asumsi makro, asumsi rupiah cuma dibuka antara Rp 13.000 - Rp 13.400 per dolar AS.

"Tetapi kalau di sidang dengan DPR nanti dirasakan perlu ada penyesuaian itu tentu akan bisa disepakati antara pemerintah dengan DPR," imbuhnya.

Di samping itu, untuk menjaga agar capital inflow tetap masuk, menurutnya yang terpenting stabilitas ekonomi makro tetap dijaga.

Agus menjelaskan, secara umum stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan melihat kondisi transaksi berjalan yang membaik, inflasi terkendali, dan neraca perdagangan yang surplus. Diharapkan pada semester kedua, realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah meningkat, pembangunan infrastruktur baik, akan membuat minat investor kepada Indonesia tetap tinggi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement