REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Pedagang daging sapi lokal mengaku terpukul atas kebijakan pemerintah yang mereka sebut mengizinkan masuknya daging sapi impor ke pasar tradisional. Pedagang daging beku dari Ampel, Boyolali, Jateng, misalnya, terancam bangkrut atas kebijakan tersebut.
Ancaman masuknya daging impor ke pasar tradisional diungkap Bambang Jiyanto, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali. ''Jika kebijakan seperti ini diteruskan, pedagang daging lokal bisa bangkrut,'' katanya, Rabu (19/8).
Bambang menegaskan, jika sapi impor masuk ke Indonesia terutama di wilayah Jakarta, akan berdampak pada pedagang daging sapi. Khususnya, pedagang daging beku dari Ampel Boyolali. Seperti diketahui, daerah ini dikenal sentral pedagang daging beku, abon, dan pusat RPH (Rumah Pemotongan Hewan).
Dijelaskannya, beberapa tahun terakhir, pedagang daging sapi beku masih memperoleh margin keuntungan lumayan. Namun, setelah daging beku impor masuk ke Jakarta, pedagang Boyolali gulung tikar.
Ini karena daging beku impor harganya jauh lebih murah katimbang daging beku dalam negeri. Begitu sapi impor masuk ke pasaran di Jakarta, harga daging sapi dari Boyolali menjadi terlalu tinggi. Ini menjadi 'buah simalakama', karena membuat pedagang daging lokal kelabakan.
Meski demikian, secara keseluruhan yang terjadi di Jakarta tidak terlalu berdampak serius di Boyolali. Dijelaskan, produksi daging Boyolali selama ini sekitar 20 persen terserap di pasaran lokal. Sisanya, beredar ke sejumlah wilayah di Jateng dan DI Yogyakarta.
Sekitar 5-10 persen produksi daging sapi dikirim ke Jakarta dalam bentuk beku. Setiap hari pemotongan di RPH Ampel lebih dari 100 ekor sapi. Rata-rata bobot per ekor 200 kg daging. Mayoritas peredaran di Jateng dan DI Yogyakarta. Sebagian kecil yang dikirim ke Jakarta dalam bentuk beku.
Seperti diketahui, belakangan harga daging sapi kembali gonjang-ganjing. Pasca perayaan lebaran harga daging tidak kembali normal. Malah, semakin naik. Bahkan, sampai terjadi kelangkaan dipasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika