REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Terus anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS beberapa bulan terakhir mengindikasikan situasi ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jauh dari stabil. Bahkan sebagian pengamat meramalkan krisis akan kembali datang seperti di awal era reformasi. Menanggapi spekulasi tersebut, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Hatta Rajasa mengatakan bahwa situasi saat ini berbeda dengan tahun 1997.
“Situasinya tidak separah 1997, krisis kali ini bersifat multidimensi, khususnya keinginan kolektif yang tak terbendung untuk mengakhiri otoritarian. Semua bergantung policy respons pemerintah," ujar Hatta dalam orasinya pada Silaturahmi ICMI Jawa Barat di Bandung, Sabtu (15/8).
Hatta mengakui pelemahan rupiah lebih banyak disebabkan faktor eksternal, yaitu membaiknya ekonomi AS, kenaikan suku bunga The Fed dan devaluasi mata uang China, Yuan. “Dengan membaiknya ekonomi AS dan kebijakan The Fed, maka akan berdampak pada capital outflow dari negara-negara emerging, termasuk Indonesia. Belum lagi devaluasi Yuan yang mengakibatkan currence account devisit sehingga semakin dalam menekan rupiah," tambah mantan Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini.
Meski begitu bila pemerintah terlalu percaya diri bahwa tak ada ancaman krisis sama sekali, maka hal tersebut berlawanan dengan fakta. “Banyak indikasi bahwa krisis rupiah berdampak pada menurunnya daya beli dan melambatnya sektor ritel dan konsumsi," lanjut Hatta.
Respons awal Jokowi-JK sudah dijalankan di atas kertas, namun, lanjutnya, tidak berjalan di lapangan karena lemahnya koordinasi. Maka dari itu, Hatta berharap reshuffle yang dilakukan beberapa waktu lalu mampu meningkatkan fungsi koordinasi Kabinet Kerja, sehingga kebijakan presiden bisa dijalankan.
Pria yang juga mantan Ketua Umum PAN menambahkan, solusi yang harus diambil dalam jangka pendek oleh pemerintah untuk mengatasi krisis adalah dengan menjaga momentum pertumbuhan. “Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor penopang ekonomi, namun bila angka pertumbuhan terlalu rendah, lapangan kerja juga makin sempit," ujarnya.
Sementara untuk menolong masyarakat bawah yang terimbas pelemahan rupiah, menurut Hatta, perlu adanya intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Di antaranya pemerintah perlu membuat terobosan melalui keep buying strategy. Apa itu? lanjut Hatta, pemerintah perlu menjaga kemampuan daya beli masyarakat bawah agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya.
Caranya, salah satunya dengan menghapus pajak untuk mereka yang berpendapatan rendah, misalnya 3 juta ke bawah, agar daya beli tidak tergerus. Selain itu penguatan sistem pelayanan investasi yang berorientasi mengurangi high cost akan dapat mencegah capital outflow.
Di atas semuanya, Hatta menekankan, semua elemen bangsa harus bersatu, berhenti bertikai dan bekerja keras. Hanya dengan itu. lanjutnya, krisis akan lebih cepat dilalui "Kita masih bisa merawat optimisme akan adanya perbaikan di masa depan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
