REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Gleb Nikitin menyebutkan sanksi terhadap Rusia dapat merusak industri nasional secara signifikan. Dia melanjutkan, jumlah kerusakan tersebut jika dikalkulasi bisa mencapai 20 miliar rubel.
Sanksi mulai diberlakukan pada tahun lalu untuk menghukum Rusia atas pencaplokan yang dilakukan terhadap semenanjung Crimea dan dukungan militer kepada kelompok separatis di wilayah timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Sanksi tersebut terdiri dari pembekuan aset beberapa perusahaan dan individu Rusia serta larangan perjalanan terhadap pejabat tertentu.
Selain itu dia juga menjelaskan bahwa sanksi terutama ditargetkan pada sektor penting seperti teknologi pertahanan serta minyak bumi dan gas alam.
"Kerugian terjadi pada biaya yang lebih tinggi dari penggantian struktur keuangan pada pasar domestik dan kegagalan dalam menerima pemberian piutang kembali untuk pinjaman luar negeri yang relevan," katanya, menurut IB Times, Rabu (12/8).
Oleh karena itu, Rusia mencoba untuk menemukan solusi inovatif untuk krisis keuangan yang sedang berlangsung. Majelis Perdagangan dan Industri Rusia baru-baru ini menyepakati memberlakukan Sistem Keuangan Ortodoks (OFS). OFS ini merupakan sebuah tradisi hukum dan bisnis di Rusia.
Dengan diberlakukannya sistem tersebut maka diperkirakan Rusia dapat mengurangi ketergantungan terhadap perbankan Barat. Sistem tersebut menyerupai sistem keuangan syariah.
Selain itu dia menjelaskan hampir semua cabang industri, misalnya segmen kimia, menunjukkan pertumbuhan pada Juni 2015, dengan kemungkinan pengecualian dari berbagai sektor yang tidak terpengaruh oleh resesi. Sehingga puncak harapan negatif dan puncak masalah ditanggungkan dalam pengertian ini, kecuali guncangan eksternal tambahan dan munculnya dampak tertentu.
Dia mengaku Rusia sudah melewati masa puncak harapan negatif tersebut, yaitu pada kuartal tahun pertama yang menunjukkan lonjakan kebangkrutan yang melejit curam. Dengan pengamalan tersebut Nikitin akan mengusahakan tindakan-tindakan anti krisis pada akhir tahun untuk menyelamatkan perekonomian negaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika