Selasa 11 Aug 2015 08:25 WIB

'Pemerintah Terkesan tak Mampu Hapus Sistem Kartel Sapi'

Rep: Qommaria Rostanti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Seorang peternak menjual sapi bakalannya di Pasar Sapi Tumpang, Malang, Jawa Timur.
Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto/ss
Seorang peternak menjual sapi bakalannya di Pasar Sapi Tumpang, Malang, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahalnya harga daging sapi saat ini bisa jadi dipicu oleh aspek kelembagaan (adanya kartel) atau masalah distribusi. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan ekonom dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Prof FX Sugiyanto, kartel tidak mudah diatasi dalam jangka pendek.

"Karena terjadi mulai dari peternak, pedagang, pemotong, dan seterusnya. Rantainya sangat panjang. Ini yang perlu dibenahi," ujarnya saat dihubungi ROL, Senin (10/8) malam.

Selama ini rakyat makin menderita karena harga-harga melonjak sangat tinggi. Pemerintah terkesan sangat kesulitan menghapus sistem kartel.

Barulah setelah masalahnya makin tidak terkendali, Bulog diberi peran yang lebih luas untuk stabilisasi pasar. "Kenaikan harga saat ini sudah terlalu tinggi dan kalau terus dibiarkan akan sangat membebani masyarakat," ujarnya.

Meski begitu, bukan tidak mungkin pemerintah mengentaskan kartel. Hanya waktunya saja yang  cukup lama. Pemberantasan kartel, kata FX, bisa dilakukan dengan kehadiran koperasi peternak dan pendampingan para peternak di pasar sehingga harga daging sapi tidak bisa disetir.

"Pemerintah harus mempermudah distribusi sapi dari produsen ke tempat-tempat konsumen," kata dia. Jika ini tidak diakomodir, kartel akan terus menelusup dalam perbisnisan sapi di Tanah Air

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement