REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Sektor swasta di Tunisia akhirnya bisa menerbitkan sukuk setelah pemerintah mengesahkan aturan untuk itu. Ini membuka peluang bagi sektor swasta mencari pendanaan baru.

Pangsa pasar keuangan Islam di Tunisia baru 2,5 persen dan kurang diprioritaskan di masa kepemimpinan Zine El-Abidine Ben Ali yang berakhir pada 2011 lalu.

Pemerintahan baru saat ini tengah mengupayakan pengembangan industri, termasuk membuka akses pengumpulan dana dari investor-investor kaya Kawasan Teluk.

Komisaris Best Lease yang berbasis di Tunisia Mohamed Frad mengatakan, sektor swasta berharap aturan penerbitan sukuk swasta bisa diterapkan dalam beberap bulan ke depan.

Best Lease berencana mencari dana 30 jutan dinar (15,6 juta dolar AS) untuk pengembangan bisnis.

''Aturan memang ada, tapi kami butuh arah praktis. Kalau itu ada, kami siap segera menerbitkan sukuk,'' kata Frad seperti dikutip Reuters awal pekan ini.

Frad mengatakan, secara agregat penerbitan sukuk swasta di Tunisia bisa mencapai 100-150 juta dinar (51-76 juta dolar AS). Banque Zitouna dan El Wifack Leasing dikabarkan juga akan memanfaatkan instrumen surat utang syariah itu.

Dengan dukungan regulasi ini, bank syariah pertama Tunisia, Banque Zitouna, berencana membuka 100 kantor cabang dalam lima tahun mendatang. ''Sebelum akhir tahun ini, Banque Zitouna dan Best Lease bisa menerbitkan sukuk,'' kata Frad.

Pemerintah Tunisia, kata Menteri Luar Negeri Amel Azzouz, juga bersiap menerbitkan sukuk pertama tahun ini. ''Kami tengah melakukan finalisasi integrasi kerangka legal keuangan Islam,'' kata Azzouz dalam pertemuan tahunan Grup Bank Pembangunan Islam (IDB Group).

IDB juga akan memberi bantuan pendirian institusi pembiayaan mikro di Tunisia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika