REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Organisasi Islam Muhammadiyah yang berdiri sebelum Indonesia merdeka memang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keberadaan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah mampu membuat mereka menjadi salah satu organisasi dengan kekayaan yang melimpah.

Bukan hanya memiliki perusahaan melalui yang dibawahi oleh pimpinan pusat, namun kader-kader Muhammadiyah di seluruh pelosok negeri mampu berkreasi menjadi para pedagang handal. Meski demikian, banyaknya amal usaha serta perusahaan pribadi milik kader dianggap belum seutuhnya memajukan Muhammadiyah.

Pasalnya semua ini belum terstruktur secara maksimal. "Kita seharusnya bisa mendirikan Muhammadiyah Incorporated. Jadi semua amal usaha Muhammadiyah dijadikan satu menjadi BUMN Muhammadiyah. Ada holding perusahaannya, sehingga usaha di pusat dan didaerah akan terus berkembang," ujar Ketua Dewan Ekonomi Muhammadiyah (DEM) Wilayah Jawa Timur, Mohammad Nadjikh, dalam Forum Silaturahmi Saudagar Muhammadiyah, Selasa (4/8)

Nadjikh menyebut, dengan keberadaan Muhammadiyah Incorporated yang tertata baik, banyak hal positif akan dirasakan Muhammadiyah dan seluruh jamaah. Perusahaan yang berada dalam Muhammadiyah Incorporated juga bakal lebih mudah dalam mengakses dana kepada pihak luar dengan kepercayaan atas perusahaan Muhammadiyah.

Konsumen perusahaan milik kader Muhammadiyah yang tercatat dalam BUMN Muhammadiyah dipastikan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah sendiri.

Program Muhammadiyah Incorporated sebenarnya bukanlah hal baru. Namun keinginan program ini masih terbendung oleh kader Muhammadiyah sendiri. Keberadaan Majelis Ekonomi Muhammadiyah pun dianggap tidak berjalan maksimal. Terlalu banyak hal yang ingin diciptakan oleh Majelis Ekonomi, tapi minim eksekusi di lapangan.

"Untuk pelaku ekonomi, yang baik itu harus banyak turun. Jangan terlalu banyak program. Cukup satu dua dulu tapi cepat terlaksana," ungkap Nadjikh.

Sementara Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menuturkan, dirinya berharap agar banyak kader Muhammadiyah bisa menjadi seorang pengusaha. Dia juga meminta Muhammadiyah jangan terlalu berurusan dengan anggaran dari pemerintah seperti APBD.

Din tidak ingin melihat kader Muhammadiyah terjerumus dalam dunia kotor uang negara yang membuat mereka berurusan dengan kader Muhammadiyah sendiri dalam ranah hukum. "Nanti misal ada alumni Gontor yang ditangkap KPK yang alumni Gontor, dan diadili hakim yang alumni Gontor juga. Untuk itu kita baiknya berusaha karena banyak sekali peluang," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika